Portal Jabar News , GARUT, — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIV (Kabupaten Garut) dari Fraksi Partai Gerindra, Dede Kusdinar, SE, turun langsung melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Babakanloa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, serta penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan tersebut turut dihadiri para kepala desa se-Kecamatan Pangatikan. Di antaranya Kepala Desa Babakanloa H. Asep Sulaeman dan Kepala Desa Cimaragas Illa Nurul Fazri, S.Pd.
Dalam kegiatan itu, Dede Kusdinar bersama para kepala desa membahas serta meninjau pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran.
Selain pemaparan dan pembahasan, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab antara peserta yang hadir dengan Dede Kusdinar. Dalam sesi tersebut, pembahasan utama diarahkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Para peserta menyampaikan pertanyaan, aspirasi, serta berbagai kondisi dan kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPPG dan KDMP di wilayah masing-masing. Dialog tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan langsung berbagai masukan dan persoalan yang berkembang di lapangan.
Pembahasan mengenai SPPG dan KDMP menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut karena berkaitan dengan pelaksanaan program di tingkat masyarakat dan desa. Masukan dari para kepala desa dan peserta selanjutnya menjadi bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi masyarakat di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Aspek ketepatan sasaran, transparansi, serta akuntabilitas juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam kegiatan pengawasan. Hal tersebut penting agar setiap program yang dijalankan dapat dilaksanakan secara tertib dan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan pengawasan juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara anggota legislatif dengan pemerintahan desa. Kehadiran para kepala desa se-Kecamatan Pangatikan memberikan ruang koordinasi dan sinergi dalam membahas berbagai kebutuhan serta kondisi yang berkembang di masyarakat.
Melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 ini, diharapkan komunikasi antara lembaga legislatif dan pemerintahan desa semakin kuat. Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
(undang/wiga)
