PortalJabarNews, Garut – Dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal demi kepentingan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Senin (16/3/2026).
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Komjen Polisi (Purn) Akhmad Wiyagus, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam menentukan memprioritaskan pelayanan publik. Bahkan alokasi anggaran layanan publik mencapai 46 persen, itu membuktikan Pemerintah Daerah serius dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terus jaga momentum positif melalui inovasi dan percepatan pelaksanaan program unggulan yang mendukung Program Strategis Nasional. Selain itu, penyusunan RKPD 2027 agar tetap selaras dengan RPJMD 2025–2029 serta memperhatikan dinamika kebijakan pembangunan nasional,” tuturnya..
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui masa reses anggota DPRD telah dimasukkan ke dalam sistem SIPD.
Musrenbang tahun ini, lanjutnya, memiliki nilai strategis karena adanya kolaborasi aktif antara eksekutif dan legislatif yang turun langsung ke kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran DPRD dapat dipadukan dengan hasil Musrenbang kecamatan dan prioritas pembangunan daerah sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Garut,” pungkas Aris.
